Terompet pergantian tahun sudah ditiup. Dentang pergantian tahun sudah ditabuh. 2008 telah berlalu, dan kita menatap 2009. Ada secercah harapan, tapi juga banyak kegalauan dan kekhawatiran. Semuanya seperti berkata, 2009 adalah tahun yang penuh tanda tanya.
Hantaman krisis keuangan global yang dirasakan sepanjang 2008, diprediksikan akan semakin menjadi pada paruh pertama 2009. Ekonomi negeri ini juga akan terkena imbasnya. Situasi ekonomi yang sulit ini mungkin akan semakin menjadi karena pada April mendatang akan dihelat pemilihan umum legislatif yang akan disusul dengan pemilihan presiden.
Sementara ekonom masih mengharapkan pesta demokrasi itu mampu menopang perekonomian nasional. Belanja partai-partai seperti untuk pamflet, baliho, bendera, kaos, dan lainnya akan cukup besar. Benarkah? Mungkin bisa iya, bisa juga tidak. Pasalnya, dana partai itu kini juga sedang mengempis karena para donatur yang kebanyakan pengusaha juga tengah mengencangkan ikat pinggang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam suatu kesempatan menyatakan ekonomi Indonesia tahun 2009 ini masih akan tetap positif. Pertumbuhan ekonomi masih akan berada di kisaran 4,5 persen. Tapi, presiden mengingatkan angka itu hanya akan tercapai jika semua elemen bangsa ini mau bekerja keras.
Pernyataan presiden jelas mengandung makna yang dalam. Tanpa kerja keras bisa jadi bangsa ini akan kembali tenggelam dalam kubangan krisis seperti tahun 1998. Mau? Tentu saja tidak. Karenanya, momentum Pemilu 2009 juga diharapkan bisa menggerakan perekonomian. Para pengusaha pun harus bekerja keras agar kapal usahanya tidak limbung dan kemudian karam.
Tahun 2009 menjadi tahun kerja keras bagi seluruh anak negeri. Kita semua tidak ingin negeri ini larut dalam krisis keuangan global. Kita tidak ingin jumlah pengangguran meningkat. Karena jika pertumbuhan ekonomi hanya 4,5-5 persen, maka jumlah lapangan kerja yang terbuka hanya 600 ribu, padahal setiap tahun jumlah angkatan kerja bertambah 2,5 juta. Dengan angka itu, maka tahun 2009 ini jumlah pengangguran diprediksi akan membengkak 1,5 juta. Apalagi ditengarai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terjadi.
Tahun 2009 sudah kita jejak. Tinggal langkah yang padu padan antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat diayunkan. Pemerintah mungkin perlu memberikan insentif fiskal ke pelaku usaha, pelaku usaha juga tidak perlu cengeng, masyarakat pun harus mau mendukung program yang ditawarkan pemerintah. Diharapkan dengan padu padan dan langkah yang serasi itu, tahun 2009 yang merupakan tahun politik dapat berlalu dengan sejuk dan kalis dari kubangan krisis.
